Diduga Proyek Plengsengan Dari Dinas PUBM SDA di Bidang Air Tidak Sesuai Spek

TIMOROMAN.COM- Proyek Pembangunan Plengsengan saluran air yang berlokasi di Perumahan Pondok Jati Kecamatan Sidoarjo Kota terdapat beberapa kejanggalan.

Awak Media Timoroman Com. Saat melakukan investigasi langsung di lokasi proyek Rabu (26/06/2024) menemukan beberapa fakta, diantaranya para pekerja tidak di lengkapi K3 yang sesuai Standart,tanpa mengunakan molen pengaduk ,ada molen di lokasi namun hanya buat pajangan saja,dan juga tidak ada informasi kegiatan.

Dari hasil temuan tersebut ,Ketua LSM LASYKAR ABBABIL Kab Sidoarjo MR mengatakan, semestinya setiap kegiatan proyek harus ada papan namanya.Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 54 Tahun 2010, dan tentunya telah tercantum dalam fakta integritas sebelum proyek di laksanakan rekanan kontraktor.

Dimana lanjut Mr, isi papan kegiatan itu memuat jenis kegiatan,lokasi proyek,nomor kontrak,waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Tidak adanya papan nama proyek tersebut bukan hanya menabrak Peraturan Presiden Tetapi juga tidak sesuai dengan semanggat transparansi yang dituangkan dalam Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, molen vital kebutuhannya untuk menghasilkan campuran pasir dan semen agar bisa teraduk rata guna menghasilkan campuran yang bagus dan Berkhwalitas. Kalau item – item itu tidak ada, bisa di indikasi proyek ini siluman dan tidak sesuai spesifikasi teknis dari Dinas PU”, Ujar Mr.

Lebih lanjut Dari pantauan awak media di lapangan tampak pembangunan proyek tersebut asal – asalan, tidak sesuai aturan yang berlaku seharusnya pihak pelaksana itu memasang Papan Informasi Publik yang tertera dalam.

Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan,antara lain yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/ 2006”)

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelengaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”)

Peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Kedua aras Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang.

Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota,infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Untuk itu, kami selaku Lembaga control sosial,meminta kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Dinas Terkait Kabupaten Sidoarjo, agar melakukan pengecekan dan pengawasan atas pekerjaan yang di duga bisa merugikan keuangan negara dan penerima manfaat yaitu masyarakat, karena kami menduga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi,”

Kami juga akan terus soroti dan pantau kinerja para rekanan kontraktor yang suka bermain main dalam pekerjaan, apa lagi dengan pekerjaan anggaran uang negara,”Pungkasnya. Bersambung (Ud/Rk)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *