Dana Rp 956 Juta Untuk Revitalisasi SDN Keboansikep, Material Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Teknis ?
TIMOROMAN COM – Geliat proyek revitalisasi SD Negeri Keboansikep di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, senilai Rp 956 Juta, kini menjadi sorotan publik.
Dana besar dikucurkan pemerintah untuk memutakhirkan fasilitas pendidikan dasar itu ternoda oleh dugaan kuat penggunaan material kontruksi tidak layak dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr.Netty Lastiningsih.M.Pd., dalam pernyataannya mengklaim bahwa program bantuan revitalisasi sekolah ini dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah yang bertanggung jawab.
“Selain itu, Kepala sekolah juga sudah dipanggil ke Kemendikdasmen untuk diberikan pembekalan dan semua diasistensi oleh Kemendikdasmen,” ungkap Dr. Netty sappan akrabnya, mencoba meyakinkan publik tentang prosedur yang telah diikuti.
Dugaan Kuat Sekali
Namun, klaim pemerintah bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Keluhan berasal dari warga sekitar yang meragukan kualitas pembangunan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekhawatirannya. “,pakai pasir Cengkrong dan bukan pasir Lumajang saat pengecoran beton dan batu bekas ayaka an. Bahkan minimnya pengawasan,” tuturnya.
Kecurigaan warga terbukti, Hasil penelusuran jurnalis di lokasi membenarkan bahwa material sirtu (pasir dan batu) yang digunakan diduga kuat bukan pasir lumajang.
Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis ini bertentangan dengan ketentuan teknis kontruksi bangunan pemerintah yang mengisyaratkan material standar untuk menjamin keamanan dan keselamatan bangunan.
Pelanggaran ini bukan hanya soal administratif,tetapi menyangkut masa depan dan keselamatan ratusan siswa yang akan menggunakan gedung sekolah tersebut.
Kontruksi yang menggunakan material tidak standar berisiko menyebabkan kerusakan struktural pasa bangunan dalam jangka pendek maupun panjang.
Situasi ini diperparah oleh minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan di lapangan, yang memperkuat dugaan adanya “permainan” antara pengawas proyek,pelaksana, dan pihak sekolah.
Pada proses pengerjaan, adukan semen terpantau masih dilakukan secara manual dengan menggunakan sirtu campur. Praktik ini diduga dilakukan untuk mengejar target waktu pengerjaan dengan prinsip ” asal cepat jadi”, mengabaikan standar kualitas yang semestinya.
Masyarakat setempat, yang di wakili, Paino, menegaskan sejumlah tuntutan.
“,Pertama, proyek harus memenuhi standar kontruksi pemerintah. Kedua, material wajib sesuai spesifikasi.Ketiga, pengawas, pelaksana, dan pihak sekolah harus terbuka dan transparan. Keempat, harus ada investigasi menyeluruh dan tindakan tegas buka terbukti terjadi permainan,” tegas Paino.
Desakan masyarakat ini merupahkan bentuk kewaspadaan publik terhadap potensi pemborosan anggaran negara dan praktik ketidakjujuran dalam proyek vital pendidikan.
Pemerintah daerah dan pihak berwenang dituntut untuk segera mengambil langkah investigatif dan korektif Dana pendidikan 956 juta harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya pada kertas laporan saja. Akan tetapi pada kualitas nyata sebuah gedung sekolah akan mencetak generasi penerus bangsa. Kepercayaan Publik sedang diuji.Bersambung(Ud/Rk)
