Gubernur NTT: Perbatasan RI-Timor Leste Pusat Ekonomi Baru
TIMOROMAN.COM-Gubernur NTT Melki Laka Lena menilai pembentukan Free Trade Zone (FTZ) Indonesia-Timor Leste menjadi momentum strategis untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong perdagangan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat kedua negara.
“Lintas batas antara NTT dan Timor Leste yang menjanjikan secara ekonomi ini harus kita optimalkan secara baik dan kita eksekusi dengan baik untuk menjadi kawasan yang benar-benar bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi Timor Leste dan NTT,” kata Melki Laka Lena di Kupang, Rabu.
Menurut dia, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste merupakan keunggulan strategis yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas perdagangan, investasi, dan industri di kawasan perbatasan.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, menargetkan seluruh persiapan teknis menuju pembentukan FTZ dapat diselesaikan pada tahun ini atau paling lambat tahun depan, sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan pembentukan kawasan perdagangan bebas memerlukan tahapan hukum dan administratif yang tidak dapat dilakukan secara instan.
Karena itu, pemerintah daerah kini memfokuskan langkah pada penyusunan pra-studi kelayakan, pengumpulan data dasar, penentuan batas kawasan, penyusunan model ekonomi, identifikasi kebutuhan infrastruktur, hingga konsolidasi dengan pemerintah kabupaten di wilayah perbatasan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat, tetapi kami juga tidak boleh berhenti pada wacana,” ujar dia.
Melki mengatakan komunikasi dengan Pemerintah Timor Leste selama ini berjalan baik dan mendapatkan respons positif terhadap gagasan pembentukan FTZ yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Selain itu, berbagai persiapan konkret terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten di wilayah perbatasan, termasuk pembahasan mengenai lokasi kawasan perdagangan bebas yang akan dikembangkan.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan FTZ tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.
Karena itu, pemerintah terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan peningkatan skala ekonomi dan standar perdagangan antarnegara.
“Masyarakat juga sekarang kami dorong terus untuk diberi edukasi karena nanti masyarakat juga itu sebagai subjek sekaligus bagian yang akan menikmati dan menggerakkan FTZ ini. Mereka harus benar-benar siap dengan berbagai kemungkinan. Kita akan naikkan skala ekonomi kita, naik cara mengurus ekonomi kita, standar kita naik menjadi standar antar negara nantinya,” katanya.
Menurut Melki, FTZ tidak hanya bertujuan membuka arus keluar-masuk barang antarnegara, tetapi juga mengubah kawasan perbatasan yang selama ini dipandang sebagai wilayah belakang menjadi beranda depan Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai NTT perlu keluar dari pola lama yang hanya menjual komoditas mentah. Berbagai komoditas unggulan seperti sapi, jambu mete, kopi, rumput laut, tenun, dan hasil pertanian lainnya harus diolah di dalam daerah agar memiliki nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melki mengatakan NTT memiliki prasyarat yang kuat untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas karena berbatasan langsung dengan Timor Leste, memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN), beragam komoditas unggulan, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju kawasan Pasifik.
Namun, menurut dia, seluruh keunggulan tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila mampu dikembangkan menjadi pusat produksi, industri pengolahan, dan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.***
