Eurico Tantang Prabowo Tuntaskan Batas RI-Timor Leste di Naktuka
TIMOROMAN.COM-Polemik batas darat Indonesia dan Timor Leste di Naktuka, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali memanas. Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) Indonesia, Eurico Guterres, menantang Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan persoalan yang telah berlarut hampir 27 tahun itu.
Menurut Eurico, hingga kini belum ada keputusan final terkait batas di Naktuka. Ia menilai pemerintah pusat terkesan setengah hati dalam menyelesaikan sengketa yang terus menyisakan ketegangan di tengah masyarakat perbatasan.
“Saya tantang Presiden Prabowo, untuk mengatasi masalah ini. Masalah ini terkesan pemerintah Indonesia setengah hati dalam penanganan batas negara di Pulau Timor. Bagaimana polemik ini sampai dekat 27 Tahun pun belum dituntaskan,” tegas Guterres, Selasa (3/3/2026).
Ia menyebut akar persoalan bukan semata soal garis batas, tetapi menyangkut masyarakat Timor yang secara adat dan budaya berasal dari satu leluhur, namun kini dipisahkan dua negara.
“Sebenarnya hal dasar yang masih melekat kuat adalah culture serta adat masyarakat Timor yang masih menjadi satu. Oleh karena itu, penyelesaian batas ini harus dirundingkan lagi antara kedua negara (RI-RDTL) dengan memfasilitasi para tokoh masyarakat yang lebih mengetahui tentang batas wilayah secara adat dan budaya,” ujarnya.
Eurico meyakini Pemerintah Timor Leste tidak serta-merta mengeklaim Naktuka bukan milik orang Timor.
“Saya yakin, Perdana Mentri Ramos Horta dan Presiden Xanana Gusmao tidak akan berani mengatakan Naktuka itu bukan tanah milik orang Timor,” terangnya.
Ia menilai perundingan selama ini terlalu didominasi negara tanpa melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di wilayah terdampak.
“Kalau misalkan pemerintah melakukan perundingan tanpa melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh agama, maka dapat dinilai negara setengah hati dalam mengatasi masalah ini,” terangnya.
Karena belum ada keputusan final, ia meminta kedua negara menahan diri dan tidak mengizinkan aktivitas pengelolaan lahan sawah di Naktuka demi mencegah konflik.
“Kami minta agar kedua negara harus bisa menahan diri dan tidak mengijinkan masyarakat, masuk mengelola lahan sawah di Naktuka. Supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat,” tukasnya.****
