E- Katalog Kontruksi Modus Baru Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Di Kab Sidoarjo
TIMOROMAN.COM– Ketua LSM LASYKAR ABBABIL Kab Sidoarjo, Me menyebutkan katalog elektronik (E-katalog) kontruksi merupahkan modus baru korupsi,pada pengadaan barang dan jasa pemerintah
Menurut Mr, setelah lembaga kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan aturan lembaga tentang cara penyelengaraan katalog elektronik nomor 22 tahun 2022 . Banyak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan pembangunan jalan,. jembatan dan kontruksi lainnya dengan cara itu.
“Prinsipnya belanja barang secara elektronik atau lebih dikenal E-Purchasing , lebih banyak pada pengadaan barang sudah umum dan mudah didapatkan di pasaran, seperti elektronik, mobiler sekolah , buku ,alat kendaraan dan lain -lain,” kata Mr ,Senen 01 April 2024.
Mr menambahkan pekerjaan. kontruksi banyak ditemukan pembangunan jalan dan jembatan juga longsoran ,dilaksanakan dengan cara e-katalog.
Penunjukan calon penyedia jasa kontruksi dengan e -katalog , kata Mr, sanggat rawan dengan korupsi . Sebagai contoh , pekerjaan kontruksi Peningkatan jembatan Semanpir, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk calon penyedia secara langsung tanpa proses seleksi seperti tender.
“Makanya tidak. sedikit perusahaan ditunjuk mengerjakan pekerjaan kontruksi pembangunan jembatan ,tidak mampu menyelesaikannya di akhir tahun,”tutur Mr.
Pada 2023, kata Mr , banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. pihaknya menilai UKPBJ Kab Sidoarjo tidak transparan dalam mengelola APBD yang pelaksanaanya dengan cara e-katalog.
“Pihak Dinas PUBM SDA Di Bidang Jalan Kab Sidoarjo tidak mau terbuka dengan mengumumkan nama nama perusahaan yang melaksanakan pekerjaan , makanya sanggat sulit mengetahui paket mana saja tidak selesai dikerjakan akhir tahun,”tutur Mr.
Mr. menyebutkan,. pihaknya hanya mendengar isu di. luar berkembang. banyak. pekerjaan tidak selesai dan dilanjutkan dengan penambahan waktu 50 hari,. sesuai peraturan berlaku dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak.
“Pada 2024 ini kami mendesak Kepala UKPBJ Kab Sidoarjo mengumumkan secara terbuka paket -paket sudah tayang di Sistem informasi Rencana Kegiatan SIRUP 2024,” ucap Mr.
Mr juga meminta PPK harus selektif dalam memilih rekanan yang benar – benar punya peralatan. Bukan hanya mengatasnamakan perusahaan ber KSO langsung ditunjuk ,padahal tidak memiliki AMP.
“Tapi karena punya koneksi dengan orang dalam , dengan mudah ditunjuk sebagai pelaksana,”katanya.
‘Penunjukan calon penyedia dengan cara e-katalog untuk pekerjaan kontruksi sanggat rawan dengan korupsi, publik tidak bisa melihat apakah perusahaan ditunjuk memenuhi syarat sesuai Perpres tentang pengadaan barang dan jasa,”cetusnya.
Menurut Mr, hanya mereka yang punya kedekatan dengan orang dalam saja yang mempunyai akses, selebihnya jadi penonton.
“Untuk itu kami simpulkan, pengadaan barang dan jasa terutama kontruksi hanya memindahkan korupsi dari Pokja pemilihan ke KPA/PPK,”imbuhnya. Bersambung (Ud/Rk)
