Pemilu Ulang di Timor Leste Harus Bebas dan Adil
TIMOROMAN.COM-Timor Leste akan melakukan putaran baru Pemilihan Parlemen pada 12 Mei 2018, sembilan bulan setelah Pemilihan Parlementer 2017.
Karena hasil voting tahun lalu tidak memberikan pemenang yang jelas. Ini pertama kalinya, sejak merdeka, bahwa tindakan semacam itu diperlukan.
Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (FORUM-ASIA), bersama dengan anggota lokalnya, Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) dan Asosiasi untuk Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (HAK) menyerukan semua partai politik untuk memastikan pemilihan ini akan bebas dan adil untuk menjamin demokrasi di negara ditegakkan.
Kami mengakui ketegangan antara koalisi minoritas Pemerintah dan aliansi mayoritas parlemen (AMP), yang telah menyebabkan kemacetan politik saat ini. Setelah membentuk pemerintahan minoritas, yang hanya memiliki 30 dari 65 kursi di Parlemen Nasional, terbukti tidak mungkin untuk meloloskan program dan anggaran nasional yang diusulkan.
Pada 20 November 2018, mosi tidak percaya disampaikan oleh AMP terhadap Pemerintah. Sebagai akibatnya, Presiden Francisco Guterres memutuskan untuk membubarkan Parlemen, dan menyerukan pemilihan baru. Idenya adalah bahwa langkah ini akan memberi rakyat Timor Leste kepemilikan penuh atas masa depan mereka.
Karena situasi ini adalah yang pertama di Timor Leste, kami khawatir tentang implikasi yang mungkin terjadi. Kekhawatiran berhubungan dengan: stagnasi negara tidak memiliki program bangsa atau anggaran yang disetujui untuk menjalankan pemerintahan; kemungkinan masalah keamanan terkait dengan bentrokan antar partai politik; dan potensi dampak dari situasi yang bergejolak terhadap hak asasi manusia dan ruang sipil di lapangan. Tanpa Pemerintahan yang berfungsi, masalah yang dialami oleh kelompok rentan dibiarkan tidak tertangani. Orang-orang juga prihatin tentang potensi pengulangan situasi saat ini setelah pemilihan baru, karena beberapa pihak mungkin tidak puas dengan hasilnya.
Oleh karena itu, kami menyerukan semua partai politik, Provedoria dos Direitos Humanos e Justicia (PDHJ, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Timor-Leste), Komisi Pemilihan Nasional, dan masyarakat sipil di negara itu untuk berkolaborasi untuk memastikan kampanye pemilihan yang terhormat di minggu-minggu mendatang dan pemilihan umum yang bebas dan adil pada 12 Mei 2018.
Kami secara khusus meminta semua partai politik untuk menghormati pemungutan suara dan keputusan akhir yang dibuat oleh orang-orang, dan bagi mereka untuk berkolaborasi dalam menjamin stabilitas politik negara. Kepentingan politik harus dikesampingkan. Hanya dengan mendengarkan dan memahami satu sama lain, dapatkah prinsip partisipasi semua ditegakkan, dan orang-orang yang beragam di negara itu bersatu. Setelah sejarah bergejolak yang terjadi di Timor-Leste, itulah yang bisa diinginkan oleh orang-orang yang memiliki kebaikan hati.(*)
