Proyek “Siluman” E – Katalog Dinas DLHK Kab Sidoarjo Dilelang, Oknum Mafia Proyek Bermain?
TIMOROMAN COM, Sidoarjo -Polemik Proyek Pekerjaan Pembangun Taman Asean (Lanjutan) Kab Sidoarjo Senilai Rp3 Milyar anggaran 2024 yang dilelang dengan Sistem E – Katalog menimbulkan Tanda Tanya,di karenakan Para Peserta yg mengikuti mini kompetisi pekerjaan tersebut tidak mengetahui Pemenang yang di Tunjuk Dari Dinas Terkait.
Salah seorang pengurus Asosiasi Jasa Kontruksi di Kab Sidoarjo yang tidak mau di sebutkan namanya belum lama ini menyampaikan kepada Media Sidoarjo / Media TIMOROMAN COM bahwa dia ikut memonitor polemik lelang E – Katalog pada Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo, mencium aroma yang tidak sedap dalam proses lelang tender E – Katalog Pekerjaan Pembangunan Taman Asean (Lanjutan) untuk TA 2024
” Diduga ada makelar atau mafia proyek yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tender E – Katalog yang mendekati sejumlah pihak agar bisa memenangkan pekerjaan Proyek Pembangunan Taman Asean (Lanjutan) TA 2024, Para makelar ini selama ini memang di kenal dekat dengan pejabat penting di Pemkab Sidoarjo,”Katanya.
Dituturkan lebih lanjut bahwa Bukan rahasia umum lagi di kalangan penyedia jasa bidang kontruksi di Sidoarjo tentang sepak terjang oknum Mafia atau makelar proyek ini. Selama ini mereka dengan leluasa menjalankan aksinya karena memiliki kaitan jaringan dengan para penentu kebijakan di Pemkab Sidoarjo.
“Kami selaku pengusaha jasa kontruksi di Sidoarjo merasa resah dengan ulah oknum Mafia Proyek yang selama ini bisa mengatur pemenang proyek Kami juga minta kepada para oknum yang melakukan pengadaan lewat lelang tender E – Katalog Sidoarjo jangan bermain- main dalam pengaturan Proyek Pemkab Sidoarjo yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan pengusaha jasa kontruksi. Cara bermain mereka juga sudah kami ketahui cuman oknum – oknum tersebut masih bernasib baik saja,”ungkapnya
Untuk mencegah aksi pengaturan proyek di antaranya pada dinas DLHK Pemkab Kab Sidoarjo tahun anggaran 2024,Pihaknya juga akan melayangkan surat ke KPK RI supaya di lakukan supervisi dan pemantauan agar tidak terjadi aksi pengaturan proyek E – Katalog yang melibatkan sejumlah oknum. Bersambung (Ud/Rk)
