Terkatung-katung Penyelesaian Aset WNI yang Tertinggal di Timor Leste

TIMOROMAN.COM- Imanuel Ndoen (71). Ketua Koordinator Urusan Aset WNI Eks Timor-Timur NTT mengatakan, pihaknya menggugat pemerintah Indonesia, pemerintah Timor Leste dan Komisi Persahabatan dan Perdamaian Republik Indonesia – Timor Leste terkait penyeselasian aset WNI Eks Timor-Timur yang tak kunjung diselesaikan selama 18 tahun Kamis (14/6/2018) malam.

Ditemui di rumahnya RT 29 RW 10 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Imanuel menjelaskan, gugatan yang diajukan pihaknya telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2018 dengan No 288/PDT/2018/PN.JKT.PST

“Saat ini kita sementara menyelesaikan beberapa dokumen untuk kita bawa sebagai bahan pembuktian tatapi kita masih menunggu jadwal yang diatur oleh pengadilan,” ungkap pensiunan PNS ini.

Sebelumnya, ditemui POS-KUPANG.COM pada Rabu (13/6/2018) sore, Imanuel mengatakan, dirinya beserta 1265 warga negara asli Indonesia yang telah terdaftar di urusan aset WNI Eks Timtim selama belasan tahun belum mendapatkan ganti rugi atas aset berupa tanah dan rumah yang mereka miliki di Timor Leste pasca eksodus tahun 1999 silam.

“Kami korban politik dan kedua korban HAM. Kami korban politik karena saat jajak pendapat tahun 1999 WNI Eks Timtim yang bukan penduduk asli Timor-Timur (Timor Leste sekarang) tidak memiliki andil dalam jajak pendapat. Kedua korban HAM karena harta kekayaan yang kita dapat di sana dengan susah payah, tetesan air mata dan darah ternyata diambilalih oleh rakyat dan pemerintah Timor Leste secara semena-mena, karena mereka menganggap bahwa ilegal, tetapi secara perdata kami sudah beli, kami tidak rampas tanah Timor-Timur (Timor Leste) kami beli dan bangun, tapi dengan instruksi presiden Habibie kita tidak bisa lagi ya kita keluar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, terdapat aturan yang melegitimasi ganti rugi atas aset yang ditinggalkan para warga negara asli Indonesia yang pada waktu tahun 1999 meninggalkan asetnya di Timor Leste yakni TAP MPR No 1999 dimana, lanjut Imanuel, pada pasal 5 dan pasal 6 sebenarnya sudah mencamtumkan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi, “Tapi pemerintah juga diam, kami tidak tahu,” ungkapnya.

Selain itu, Imanuel juga menjabarkan, di tahun 2003 lahir UU Timor Leste No 1 Tahun 2003 yang berisi mengharuskan semua WNI yang pernah ada di Timor-Timur (Timor Leste) saat itu kembali harus mendaftarkan asetnya di Land and Property Natioal Timor Leste.

“Jarak waktunya bulan Maret 2003 sampai Maret 2004, satu tahun persis. Kesempatan ini kami gunakan dan mendaftar ke Dili Timor Leste,” imbuhnya.

Lanjut Imanuel, terdapat perundingan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste sehingga dibentuklah Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-TL (KPP RI-TL) yang kantornya berkedudukan di Bali, komisi ini, kata Imanuel, terdiri dari unsur-unsur pimpinan dari RI dan Timor Leste.

“Berdasarkan komisi itu yang dipimpin oleh Hakim Agung Mangkudilaga SH pada waktu itu, satu isinya yakni rekomendasi pada halaman 330 butir ke lima dengan topik ekonomi dan aset itu dicantumkan bahwa komisi kebenaran mengakui bahw memang terjadi korban setelah kerusuhan 1999,” katanya

Dalam butir tersebut, Imanuel Menjelaskan, tercantum jelas kedua negara harus bertanggungjawab untuk membayar dan memberikan kompensasi ganti rugi atas aset atas warganya.

“Jadi pemerintah Timor Leste bayar dia punya warga dan pemerintah Indonesia juga membayar warganya yang menjadi korban di sana dari tahun 1999,” paparnya.

Ia mengisahkan, perjuangan bersama rekan-rekannya selama belasan tahun telah melalui banyak proses mulai dari pemprov NTT sampai ke tingkatan pemerintah pusat dan demonstrasi yang telah dilakukan selalu dihadapkan pada buntunya penyelesaian ganti rugi aset yang tertinggal di Timor Leste. Walaupun kepala negara berganti, menurutnya persoalan tersebut harus diselesaikan.

“Sebagai penggugat dan kita juga menggugat KKP RI -TL juga kita menggugat penerintah Timor Leste, kenapa kita menggugat karena kita punya aset kan ada di Timor Leste, pemerintah Timor Leste sendiri telah mengeluarkan semacam pengakuan melalui Formulir F 320 itu bahwa memang betul kita punya tanah dan rumah di sana artinya harta yang tidak bergerak saja sedangkan harta yang bergerak seperti mobil, Motor kita tidak Gubris,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan kepada pemerintah Indonesia yang selama ini menurutnya terkesan apatis dan membiarkan persoalan ganti rugi aset yang tertinggal di Timor Leste bagi WNI Eks Timtim. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *